perbedaan prinsip-prinsip sistem politik demokrasi dan sistem politik Diktator (Otoriter)?

1. Sistem Politik Demokrasi
Sistem politik dikatakan berbentuk demokrasi apabila pihak yang berkuasa terdiri atas banyak orang dan kekuasaan negara terbatas pada bidang tertentu, serta masyarakat bebas mengatur sebagian kehidupannya sendiri. Sistem politik demokrasi memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut.

• Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada lembaga yang berbeda.
• Sistem pemerintahan berdasarkan konstitusional.
• Pemerintahan dijalankan berdasar hukum.
• Pemerintahan dijalankan oleh kelompok mayoritas.
• Pemerintahan dengan diskusi.
• Pelaksanaan pemilu yang bebas.
• Sistem partai adalah multipartai dan melaksanakan fungsinya.
• Manajemen pemerintahan bersifat transparansi.
• Pers yang bebas.
• Hak-hak minoritas diakui.
• Perlindungan terhadap hak asasi manusia.
• Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
• Kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang berwenang tanpa paksaan.
• Penyelesaian masalah secara damai.
• Jaminan kebebasan individu dalam batas-batas tertentu.
• Pengawasan terhadap administrasi negara.
• Penempatan pejabat negara dengan merit sistem.
• Konstitusi yang demokratis.
• Prinsip persetujuan.
• Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan pemerintah.
  

 Semua prinsip demokrasi di atas harus berjalan seimbang dan saling berhubungan agar
 tercipta sistem politik demokrasi yang kuat. Hal itu dikarenakan berjalannya satu prinsip
 akan berpengaruh terhadap prinsip yang lain. Selain itu, sistem politik demokrasi tidak
 akan tercapai jika salah satu prinsip tidak dipenuhi.

 

2. Sistem Politik Diktator (Otoriter)

Sistem politik dikatakan diktator/otoriter apabila pihak yang berkuasa hanya beberapa orang atau kelompok tertentu, dan kekuasaan negara meliputi seluruh aspek kehidupan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tidak mempunyai kewenangan mengatur hidupnya. Sistem politik diktator/otoriter ini menjalankan sistem politiknya sesuai dengan prinsip-prinsip otoritarian atau totalitarian. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

•  Pemusatan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dilakukan oleh satu lembaga.
•  Pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan bukan konstitusional dan ketidaksamaa di depan hukum.
• Pembentukan pemerintahan berdasarkan dekrit bukan musyawarah.
• Penyelenggaraan pemilu tidak demokratis.
• Sistem partai adalah partai tunggal atau beberapa partai, tetapi hanya satu yang menonjol.
• Manajemen pemerintahan bersifat tertutup.
• Hak minoritas tidak diakui.
• Tidak adanya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasanpers.
• Perlindungan hak asasi manusia tidak ada.
• Peradilan tidak bebas dan mendapat intervensi pemerintah.
• Tidak ada kontrol terhadap administrasi dan birokrasi.
• Mekanisme kehidupan politik tidak dapat berubah, statis, dan sama.
• Penyelesaian masalah dilakukan dengan kekerasan dan paksaan.
• Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin.